Aktivis Sebarkan Petisi Penolakan Pilkades Ditunda 2025

  • Whatsapp
Keputusan jadwal pilkades serentak pada tahun 2025 terus mendapatkan protes dari sejumlah kalangan. (Foto: Fathor Rahman)

KABAR SAMPANG | Aktivis Dewan Masyarakat Sampang (Dems) terus melakukan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Mereka menyebarkan petisi penolakan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun 2025.

Para aktivis mulai melakukan penyebaran petisi itu di sejumlah kecamatan di Sampang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan penundaan pilkades pada tahun 2025.

Bacaan Lainnya

Ketua Dems Aziz HM mengatakan, petisi itu membuktikan pemerintah yang dinilai arogan. Termasuk membantah klaim pemerintah yang sudah melihat fakta di tengah masyarakat.

“Masyarakat akan mengungkap pendapatnya melalui petisi. Akan terbukti jika Bupati Sampang Slamet Junaidi mengabaikan kepentingan mereka,” katanya.

Dia mengungkapkan, petisi akan disebar ke semua desa di 14 kecamatan. Termasuk sejumlah tokoh masyarakat.

“Ini seolah terkesan demi kepentingan golongan dan pribadi. Masyarakat banyak dikorbankan. Bayangkan 111 desa dipimpin pejabat sementara (PJs). Kewenangan bupati akan mencengkram untuk menguasai semua desa. Dan, itu untuk kepentingan bupati.

Akibatnya, lanjut Aziz, banyak masyarakat yang banyak dikorbankan. Kepemimpinan PJs tidak sama dengan kepemimpinan kepala desa definitif.

“Perbup sudah diatur dengan menyesuaikan aturan baru tentang kondisi Covid-19. Apalagi yang menjadi dasar pemerintah. Soal anggaran? Kan pilkades tidak harus digelar 2025,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika pilkades digelar tahun 2025, pemilihan digelar setelah pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga sudah jelas, penjadwalan ini syarat dengan kepentingan.

“Pemerintah telah gagal melaksanakan pilkades dengan lancar. Penundaan di kabupaten lain sudah jelas dasarnya. Jika PPKM selesai, maka pilkades bisa digelar. Tidak harus menunggu tahun 2025. Kondisi mereka tentunya tidak jauh berbeda dengan Sampang. Sama-sama mematuhi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pilkades di masa pandemi,” terangnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan mengaku penentuan itu sudah hasil konsultasi dengan tokoh masyarakat. Termasuk sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkades.

“Bapak Bupati Slamet Junaidi sudah berkonsultasi dengan kiai, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya. Pertimbangannya sudah matang dalam melakukan penjadwalan,” imbuhnya. (man/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *