32 PKBM Akan Terima BOP Rp3 Miliar

  • Whatsapp
Aktivis minta 10 ribu peserta didik dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus dicek validitasnya. (Foto: Jamaluddin)

KABAR SAMPANG | Sebanyak 32 lembaga yang mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sekolah paket yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp3 miliar.

Namun, sampai saat ini Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BOP PKBM  belum ada pengesahan. Sehingga belum bisa dipastikan waktu realisasinya. Hal itu diungkap Kasi Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Disdik Sampang Rahman.

Bacaan Lainnya

Selain itu, untuk besaran BOP yang akan diterima dari masing-masing PKBM tidak sama, karena yang menjadi acuan adalah jumlah peserta didik. Adapun jumlah peserta didik dari 32 PKBM lebih dari 10 ribu orang. Tetapi tidak semuanya menerima BOP.

Diakuinya, untuk mendapatkan BOP tersebut harus di bawah usia 21 tahun. Jadi, meski siswa di masing-masing PKBM banyak, tetapi tidak masuk kriteria,maka  tidak akan menerima bantuan. Seperti siswa yang usianya di atas 21 tahun.

Kemudian, saat ditanya besaran bantuan yang diterima masing-masing siswa, ia tidak bisa menyampaikan secara detail. Karena menurutnya, Rp3 miliar secara kumulatif dan itu jumlah sementara, karena belum ada pengesahan. Ketika nanti ada pengesahan terkait petunjuk teknis (juknis) dan besaran BOP untuk masing-masing serta penyalurannya bisa diketahui.

“Untuk penyaluran BOP ini ketat. Karena meski PKBM itu siswanya banyak tidak semuanya dapat bantuan. Dan kami tidak bisa bicara banyak, karena anggaran Rp3 miliar belum ada pengesahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) Arifin menyampaikan, dalam merealisasikan  BOP kepada lembaga yang mengelola PKBM tersebut persyaratannya harus diperketat.

Selain itu, sebanyak 10 ribu peserta didik yang terdiri dari 32 PKBM tersebut harus dikroscek kevalidannya. Karena, khawatir hanya berdasarkan nama saja. Artinya keberadaan orangnya tidak diketahui. Seperti, orangnya ada di perantauan, tetapi tercatat sebagai peserta didik dari program PKBM.

“10 peserta didik itu harus dicek dulu kevalidannya, jangan hanya berdasarkan pengajuan atau catatan. Karena, tidak menutup kemungkinan, jumlah itu dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (mal/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *