Penerbitan SK Bupati Tentang Pilkades Tahun 2025 Dinilai Cacat Koordinasi

  • Whatsapp
Komisi I DPRD Sampang tidak menerima surat resmi sebagai mitra tentang surat keputusan (SK) bupati tentang pelaksanaan pilkades yang ditentukan pada tahun 2025. (Foto: Fathor Rahman)

KABAR SAMPANG | Surat keputusan (SK) Bupati Sampang tentang penundaan dan penerapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2025 cacat koordinasi. Sebab, internal komisi I hingga Ketua DPRD Sampang tidak menerima pemberitahuan secara resmi. Bahkan, tidak pernah dilibatkan mengenai penentuan keputusan tersebut.

Terutama, sejak pembentukan peraturan bupati (perbup) hingga penentuan jadwal yang dilaksanakan tahun 2025 nanti. Mirisnya, tidak pernah mendapatkan undangan untuk koordinasi tentang penyempurnaan perbup. Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, Minggu (11/7/2021).

Bacaan Lainnya

“Termasuk konsultasi soal pelaksanaan pilkades. Terlebih, tidak adanya pemberitahuan kepada wakil rakyat mengenai turunnya SK bupati tentang penundaan pelaksanaan pilkades serentak. Kami sebagai wakil rakyat tidak pernah tahu dan tidak ada pemberitahuan kepada kami. Padahal sebagai wakil rakyat, kami tahu kondisi di bawah,” kesalnya.

Dia menegaskan, komisi I merupakan mitra dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sampang dan mitra biro hukum pemkab. Namun selama ini, tidak pernah ada koordinasi soal penetapan pilkades serentak. Padahal, pada bulan Juni sejumlah pihak bertemu membahas tentang rencana penjadwalan pilkades.

Sehingga, tidak akan bertanggung jawab sebagai wakil rakyat, lantaran keputusan penetapan jadwal tidak pernah dikoordinasikan. 

“Secara aturan mungkin hak penentuan jadwal adalah hak mereka (eksekutif red). Namun, kami sebagai wakil rakyat semestinya diajak rembuk soal ini. Kami khawatir, ada pihak yang mengklaim jika komisi I sudah terwakili oleh oknum,” dugaannya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi.  Pihaknya, belum menerima surat dari pimpinan DPRD atau dari pemkab mengenai turunnya SK penetapan pelaksanaan pilkades. Sehingga, penjadwalan itu hanya isu.

“Selama kami tidak menerima surat resmi, kami anggap sebuah isu. Meskipun sudah terbit SK. Karena kami adalah lembaga legislasi dan harus berkoordinasi. Setidaknya, ada surat pemberitahuan kepada kami,” paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan mengaku, sebelum memutuskan jadwal pelaksanaan pilkades, pemerintah sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada semua pihak. Mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), kiai hingga tokoh masyarakat (tomas). Sehingga, keputusan itu sudah berdasarkan regulasi dan fakta.

“Sebelum mengeluarkan SK, bapak bupati sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Termasuk, meminta perimbangan dari sejumlah kia dan tomas,” responnya.  (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *