Dewan Rakyat: Realisasi CSR PT Garam Tidak Jelas

  • Whatsapp

KABAR SAMPANG | Kewajiban PT Garam soal realisasi program corporate social responsibility (CSR) dipertanyakan oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Dewan Rakyat di Sampang. Mereka menilai, CSR PT Garam tahun 2020 lalu tidak jelas realisasi dan bentuk programnya.

Sebelumnya, sebagaimana disampaikan Sekretaris Dewan Rakyat, Sony Firmansyah, pihaknya melakukan audiensi ke kantor Pegaraman III di Kecamatan Pangarengan, Sampang.

Bacaan Lainnya

Mereka sempat datang ke salah satu kantor perwakilan PT Garam itu untuk mempertanyakan realisasi dana penyertaan modal negara (PMN) dan penyerapan garam selama beberapa tahun terakhir. Termasuk pelaksanaan CSR tahun 2020 dan rencana realisasi tahun 2021.

Kedatangan Dewan Rakyat ditemui langsung oleh Corporate Communication PT. Garam Persero Miftahul Arifin. Namun dalam pertemuan itu, PT. Garam tidak memberikan contoh lokasi realisasi CSR tahun lalu.

Aktivis Dewan Rakyat mengaku kecewa dengan hasil pertemuan itu. Sebab, PT. Garam memberikan jawaban normatif dan tidak menyampaikan data konkrit. Sehingga, mereka menilai akan ada pertemuan berikutnya.

Pada pertemuan itu, PT. Garam mengklaim sudah menyerap garam rakyat sejak tahun 2019 dan 2020, namun tidak ditunjukkan bukti realisasi penyerapannya. Sebab, fakta di lapangan, ucap Sony, garam rakyat tidak pernah diserap selama dua tahun terakhir, 2019 dan 2020.

Keterangan yang tidak lengkap juga terkait dana CSR. Namun kata Soby, PT Garam mengklaim sudah merealisasikan program CSR, namun secara by name by addres tidak dirincikan.

“Jawaban mereka hanya untuk acara keagamaan. Bentuk kegiatan keagamaan yang seperti apa dan di mana, itu tidak jelas. Termasuk program lainnya pun tidak jelas lokasi dan jenis realisasinya,’ katanya Sony yang menegaskan bahwa jawaban pihak PT. Garam itu mengecewakan.

Sony menilai, selama ini, kantor dan aktivitas pabrik garam PT Garam di Sampang ada. Namun kegiatan sosial yang menjadi kewajiban tidak pernah terlihat.

“Sebagai contoh di Pegaraman III merupakan pusat produksi garam. Di Camplong sudah jelas ada pabrik. Selanjutnya, apa bentuk kewajiban mereka kepada lingkungan sosial. Sehingga sampai saat ini realisasi CSR masih tidak jelas,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Dewan Rakyat Aziz Haruna menilai, humas PT. Garam yang ditemuinya disebut tidak menguasai kondisi perusahaannya sendiri. Karena soal dana PMN, penyerapan garam dan CSR tidak dijawab secara terperinci.

Selain itu, jawaban PT Garam diyakini akan menimbulkan persepsi bahwa CSR tahun 2020 tidak terwujud. Sebab tidak ada satu pun contoh konkret yang disampaikan. Sementara PT. Garam sebagai badan usaha milik negara (BUMN) disebut memiliki kewajiban menyalurkan CSR sebesar 2-4 persen dari keuntungan.

Terpisah, Humas PT. Garam, Miftahul Arifin membenarkan bahwa perusahaannya wajib merealisasikan dana CSR sebesar 2-4 persen dari keuntungan perusahaan. Namun, diakui juga bahwa selama ini PT. Garam mengalami penurunan soal keuangan.

“Sehingga kami pun tidak bisa mengeluarkan dana CSR. Tapi kami tetap mengupayakan agar CSR tetap terealisasi,” ungkap Miftahul.

Soal realisasi CSR tahun 2020, pihaknya mengklaim sudah melakukan kegiatan sosial berupa kegiatan keagamaan, perbaikan jalan dan sejumlah kegiatan lainnya. Sayangnya, dia juga tidak memperinci lokasinya, termasuk teknis penyalurannya.

“Saya mengetahui banyak tentang PT. Garam, tapi permukaan saja. Kalau masalah CSR, ada bidang khusus yang menangani. Sehingga mereka yang mengetahui secara teknis dan detail,” imbuh Miftahul. (man/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *