BOP 735 Lembaga PAUD Belum Dicairkan

  • Whatsapp
Sebanyak 735 lembaga PAUD di Sampang menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) sebesar Rp16 miliar. (Foto: Dokumen KM))

KABAR SAMPANG | Sebanyak 735 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP) dengan pagu anggaran Rp16 miliar.

Meski anggaran sudah disediakan, dari ratusan lembaga yang mendapatkan BOP PAUD tersebut, belum ada satupun yang mencairkan. Sebab, masih menunggu petunjuk teknisnya (juknis) terkait penggunaannya.

Bacaan Lainnya

Kasi Penyelenggaraan PAUD Disdik Sampang Muhammad Imran mengatakan, lembaga PAUD yang menerima BOP berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) semuanya berjumlah 735 yang tersebar di Sampang.

Ia menambahkan, anggaran BOP semuanya Rp16 miliar, dan itu dibagi kepada 735 lembaga PAUD. Ia mengaku, tidak mengetahui mengenai pagu yang diterima masing-masing lembaga. Menurutnya, yang jelas dana yang diterima berdasarkan jumlah siswanya.

Adapun per siswa dalam satu tahun menerima Rp600 ribu. Karena, pada satu semester hanya menerima Rp300 ribu. Hal itu berlaku sama di semua tingkatan, artinya tidak ada tingkatan kelas A maupun B.

“Sesuai data dapodik, jumlah lembaga PAUD 735, dan anggaran BOP sesuai jumlah lembaga dan siswanya sebesar Rp16 miliar, dan masing-masing siswa menerima Rp600 dalam setahun” tuturnya, Selasa (15/6/21).

Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga saat ini tidak ada satupun lembaga yang dapat mencairkan BOP PAUD. Sebab, juknis dari kementerian belum turun.

Biasanya, dana BOP ini dialokasikan untuk pembelajaran, kemudian pendukung pembelajaran termasuk honor guru. Namun sejak Covid-19, sebagian dana tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana protokol kesehatan.

“Kalau juknisnya sudah turun, lembaga bisa mengajukan pencairan, dan uang itu langsung masuk ke rekening lembaga,” imbuhnya.

Ditanyakan terkait legal tidaknya keberadaan lembaga yang menerima bantuan, Imran menyebutkan semuanya sudah ada di Dapodik. Artinya sudah mempunyai izin pendirian. Selain itu, masing-masing lembaga minimal siswanya 9 orang.

“Kalau lembaga di luar dapodik tidak tahu, yang jelas di data kami hanya 735, dan jumlah itu sudah ada yang dihapus, karena ada yang tidak produktif,” pungkasnya. (mal/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *