Kenaikan Harga Garam Tidak Disesuaikan dengan Target

  • Whatsapp
Petani garam di Sampang, tetap menggarap lahannya meski tidak ada kepastian penyerapan dan harga kembali normal. (Foto: Fathor Rahman)

KABAR SAMPANG | Kebijakan kenaikan target produksi garam mendapat respon petani. Mereka menilai, tidak ada jaminan harga kembali normal dari pemerintah yang akan menambah kuantitas garam. Bahkan, lemahnya pemerintah mendorong meningkatnya penyerapan juga menjadi kekecewaan petani. Sehingga semakin merugi, terbukti,tahun 2020 kemarin, harga garam sangat anjlok dan penyerapan sangat minim.

Baik penyerapan yang dilakukan perusahaan swasta maupun PT Garam yang merupakan milik pemerintah. Bahkan, PT. Garam sudah tiga tahun tidak melakukan penyerapan sama sekali. Hal itu diungkapkan Ahmadi, 46, salah satu petani garam di Desa Aeng Sareh Sampang, Selasa (8/6/2021).

Bacaan Lainnya

Dia mengaku, kecewa dengan kebijakan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah yang menaikkan target produksi garam. Sebab, tidak disertai dengan kebijakan dan perlindungan terhadap petani.

“Bagaimana kami berproduksi banyak, sementara kami dirugikan. Produksi akan meningkat, jika harga stabil dan penyerapan normal. Selama itu tidak terlaksana, maka kami dirugikan dan jadi pertimbangan untuk berberproduksi lebih banyak,” ujarnya.

Menurutnya, harga garam tidak lagi dihargai per ton melainkan per karung. Perubahan itu terjadi, akibat rendahnya harga. Sedangkan, biaya produksi terus meningkat. Mulai dari biaya pengolahan lahan maupun pembayaran mentor dan sejumlah pekerja lainnya. Bahkan, tahun lalu penyerapan dari perusahaan swasta sangat minim. Termasuk PT. Garam yang sudah tidak melakukan penyerapan sejak tahun 2019. Terakhir,  PT Garam menyerap tahun 2018 lalu.

“Silahkan cek saja sisa produksi garam tahun lalu dan saat ini. Masih  mencapai ratusan ton. Apakah pemerintah hanya menargetkan di atas kertas, sementara penjualan garam mereka cuci tangan,” kesalnya.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah Sampang menargetkan produksi garam mencapai 295 ribu ton. Target itu, meningkat dari target tahun 2020 yang hanya sebanyak 290 ribu ton. Kenaikan target dari tahun sebelumnya mencapai 5 ribu ton.

Kabid Perikanan dan Budidaya Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud mengatakan, pemerintah  tidak mempunyai kewenangan penuh soal penentuan harga garam. Sebab merupakan hak pembeli, terutama perusahaan swasta. Namun, pihaknya memastikan akan tetap berupaya melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan.

“Kami memang tidak punya kewenangan. Tapi kami punya kewajiban mendorong dan berkoordinasi. Setidaknya penyerapan ditingkatkan,” ujarnya.  (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *