Program BSPS Kerap Tidak Tepat Sasaran

  • Whatsapp
Wakil rakyat berjanji tidak mau kecolongan lagi melakukan pengawasan terhadap realisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Sampang tahun ini. (Foto: Fathor Rahman)

KABAR SAMPANG | Realisasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) mulai menjadi perhatian serius DPRD Sampang. Bahkan, akan mengawal ketat program bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Sebab, rawan tidak tepat sasaran. Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Sampang Titana, Senin (7/6/2021).

Menurutnya, program BSPS tahun ini akan direalisasikan ke Desa Nepa Kecamatan Banyuates. Sedikitnya, terdapat 50 unit sasaran penerima BSPS dengan anggaran Rp1 miliar. Sedangkan, total bantuan se-Indonesia yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp2,46 triliun.

Bacaan Lainnya

“Kami masih sering menerima laporan mengenai realisasi yang dilakukan di sejumlah titik, mulai dari kualitas pekerjaan hingga nominal bantuan yang direalisasikan. Tahun ini, kami akan melakukan pengawasan ketat demi melindungi keuangan Negara,” janjinya.

Pihaknya menuturkan, selain melindungi keuangan Negara, pengawasan dilakukan demi hasil pembangunan berjalan baik dan sesuai ketentuan. Untuk melancarkan itu, perlu dukungan dari masyarakat. Sehingga program bedah rumah diterima utuh oleh penerima.

“Bukan hanya kami yang berwenang. Namun, semua elemen berhak mengawasi realisasi pembangunan yang bersumber dari keuangan Negara. Baik dari APBD maupun APBN. Selanjutnya DPRD akan menindaklanjuti menyampaikan aspirasi ketidaksesuaian di lapangan,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Amin itu menjelaskan, jika program BSPS tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu tujuan pemerintah memberikan bantuan kepada warga miskin yang belum mempunyai rumah layak huni.

“Bantuan ini semakin gencar digalakkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni, sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat terdampak pandemi Covid-19,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Perumahan dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang Roy Abdul Rokib membenarkan, tahun ini Pemkab Sampang mendapat bantuan program BSPS dari Kementerian PUPR. Program tersebut, dikerjakan dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT) atau Swakelola.

Dia menjelaskan, bantuan dalam satu titik bantuan senilai Rp 20 juta. Anggaran itu khusus untuk pembelian material bangunan. Sementara, sebagian untuk ongkos pekerjaan yang dilakukan secara padat karya. Pengawasan internal, dilakukan oleh tim fasilitator lapangan (TFL). (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *