DPRD Paripurnakan Nota Penjelasan 5 Raperda

  • Whatsapp
Legislatif usulkan lima raperda yang dipastikan akan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

KABAR SAMPANG | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang sukses menggelar rapat paripurna tentang nota penjelasan lima rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif di Gedung Graha Paripurna DPRD Sampang, Senin (31/5/21) malam.

Rapat paripurna itu juga mengumumkan nama-nama anggota panitia kerja (panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Bacaan Lainnya

Dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan wakilnya H. Abdullah Hidayat. Kehadiran bupati yang biasa disapa Haji Idi itu juga diikuti oleh sekdakab Sampang, asisten sekdakab dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Sampang.

Tampak hadir pula seluruh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda) Sampang. Sedangkan rapat dipimpim langsung oleh Ketua DPRD Sampang Fadol, didampingi wakil ketua I dan wakil ketua II DPRD Sampang.

Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, pembentukan peraturan daerah tersebut sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaran pemerintahan. Hal itu sudah diatur mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga evaluasi.

Secara teknis, pembentukan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga, tahun ini legislatif mengusulkan lima raperda yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

”Secara filosifis, sosialigis dan aspek lainnya menjadi landasan kita dalam membentuk produk hukum daerah ini,” tutur Fadol.

Lima raperda inisiatif yang dimaksud tersebut, antara lain tentang pembentukan produk hukum desa, tentang toko modern dan pasar tradisional, tentang fasilitas pecegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, tentang kesejahteraan sosial dan tentang inovasi daerah.

Kendati demikian, pada 28 Mei 2021 lalu, BPK RI telah memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Sampang. Opini yang cukup bernilai itu, diterima langsung secara simbolik oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi.

Sedangkan WTP itu merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut, sehingga DPRD Sampang mengapresiasi atas capaian prestasi tersebut.

“Kami DPRD Sampang mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Sampang atas capaian opini WTP. Semoga kedepan capaian ini bisa dipertahankan dan menjadi bahan evaluasi bersama agar lebih baik lagi,” pungkas Fadol. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *