Pengelolaan Ratusan BUMDes Nihil Penyertaan Modal

  • Whatsapp
Dari 164 badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Sampang, hanya terdapat 23 usaha milik desa yang produktif 23 di tengah wabah Covid-19. (Foto: Dokumen KM)

KABAR SAMPANG | Upaya pemerintahan desa (pemdes) di Kabupaten Sampang, dalam mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) terkesan setengah hati. Realitasnya, sejak tahun 2020 hingga 2021 ini keberadaan BUMDes tidak terkelola dengan baik. Kondisi itu terjadi, lantaran nihilnya penyertaan modal.

Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Taufiqurrahman mengatakan, terdapat  164 BUMDes dari 180 desa. Ketersediaannya masih terabaikan. Bahkan, selama dua tahun tidak terkelola secara maksimal.

Bacaan Lainnya

Indikasinya, anggaran dana desa (DD) selama dua tahun, difokuskan pada penanganan Covid-19. Seperti, bantuan langsung tunai (BLT DD). Sehingga, untuk penyertaan modal terhadap pengelolaan BUMDes belum tersedia.

“Catatan dan pantauan kami, seluruh BUMDes tidak terkelola dengan baik selam dua tahun ini,” ujarnya, Kamis (27/5/2021).

Bahkan, dengan keterbatasan anggaran DD akibat penanganan Covid-19 ada beberapa pengurus BUMDes yang keluar dari struktural. Padahal, kualitas pengurus tersebut merupakan penentu untuk kemajuan BUMDes. Selain dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, kelihaian juga dibutuhkan. Sehingga, mampu berinovasi, terlebih ditengah adanya wabah Covid-19.

“Banyak desa yang tidak menyertakan modal kepada BUMDes sehingga berdampak keluarnya pengurus,” paparnya.

Meski jumlah BUMDes mencapai ratusan, pengelolaan dengan kategori produkktif hanya terdapat pada puluhan BUMDes. Yakni, dari 164 BUMDes hanya 23 usaha milik desa yang produktif. Hanya saja, keuntungan bagi desa tidak begitu besar. Disinggung terkait upaya untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes, Taufiq mengaku tidak ada upaya.

Sebab, keoptimalan pengelolaan BUMDes bergantung pada kapasitas anggaran.

”Ada BUMDes yang sudah menguntungkan dan menambah pendapatan asli desa (PADes), tapi tidak banyak, yang penting sudah berkontribusi ke desa. Intinya, untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes ini harus jelas penyertaan modalnya,” tregasnya. (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *