Komisi III DPRD Kumpulkan Data Proyek Fisik Bermasalah

  • Whatsapp
Salah satu proyek yang rusak sebelum genap tiga bulan setelah dibangun di Desa Kamondung, Omben Kabupaten Sampang. (Foto: Fathor Rahman)

KABAR SAMPANG | Masa pemeliharaan pekerjaan proyek tahun 2020 hampir selesai. Komisi III DPRD Sampang, mulai mengumpulkan data sejumlah pekerjaan yang belum diperbaiki oleh kontraktor pelaksana. Sejumlah pekerjaan yang dibelejeti, merupakan program pembangunan fisik.

Baik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinam (DPRKP) setempat. Sejumlah kontraktor dinilai belum memanfaatkan anggaran pemeliharaan yang disediakan.

Bacaan Lainnya

“Kami masih kumpulkan data. Sejumlah pekerjaan yang rusak kami dokumentasi. Dengan anggaran pemeliharaan yang harus dikeluarkan. Jika tidak diperbaiki, berarti kesalahan kontraktor,” ujar, Anggota Komisi III DPRD Sampang Moh. Fauzan, Rabu (26/5/2021).

Menurutnya, masa pemeliharaan masih tersisa beberapa pekan lagi. Pihaknya, akan melakukan komunikasi agar semua pekerjaan diperbaiki. Namun, jika masih ada yang belum diperbaiki, sejumlah nama perusahaan kontraktor akan dilaporkan setelah kelengkapan data memenuhi persyaratan.

“Baik ke pihak auditor maupun pemerintah. Sehingga ada blacklist yang dilakukan untuk beberapa tahun kedepan bagi kontraktor pelaksana. Untuk sementara, kami belum menyebutkan berapa jumlah proyek yang harus diperbaiki. Namun data kami sudah ada, salah satunya proyek Jalan Lapen di Desa Kamondung yang sempat dilaporkan masyarakat,” tuturnya.

Sebelum laporan dilakukan, Komisi III meminta pertanggung jawaban dinas agar menekan kontraktor untuk melakukan pemeliharaan. Sebab, kewajiban kontraktor jika kerusakan diakibatkan karena adanya kualitas yang kurang baik. Perbaikan, dilakukan sesuai anggaran yang disediakan.

“Pekerjaan yang tidak sesuai bestek dinas terkait harus bertanggung jawab. Karena semua masalah teknik yang mengatur atau yang mengetahui adalah dinas terkait,” tuturnya.

Ditegaskan, pengawasan kualitas pekerjaan tetap menjadi wewenang dinas teknis. Jika pekerjaan tidak sesuai bestek harus diperbaiki. Pihaknya berharap dinas tidak melindungi kontraktor nakal. Bahkan berjanji, akan menindaklanjuti himbauan bupati Sampang Slamet Junaidi.

“Kontraktor nakal wajib di blacklist. Jika terbukti pekerjaan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB),” tegasnya. (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *