Realisasi Rp26,9 M DBHCHT Terancam Tidak Maksimal

  • Whatsapp

KABAR SAMPANG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang memperoleh kucuran dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) sebesar Rp26.968.543.000. Anggaran tersebut, bersumber dari pemerintah pusat. Hanya saja, puluhan miliar dana terancam tidak bisa direalisasikan secara maksimal.

Sebab, berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, pagu anggaran itu hanya difokuskan pada tiga bidang, meliputi kesejahteraan masyarakat sebanyak 50 persen,  penegakan hukum 25 persen dan kesehatan 25 persen.

Bacaan Lainnya

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sampang Juwaini mengatakan, ada perubahan pagu realisasi DBHCHT tahun ini. Jika di tahun sebelumnya, untuk bidang kesehatan sebesar 50 persen, saat ini hanya 25 persen dan tidak bisa direalisasikan untuk program fisik serta adanya penyaluran bantuan untuk para buruh tani tembakau dan karyawan pabrik rokok.

Pihaknya mengaku, kesulitan untuk bisa merealisasikan bantuan anggaran itu secara maksimal. Sebab, hingga saat ini belum ada data buruh tani tembakau maupun jumlah karyawan pabrik rokok dan pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) yang akan menerima bantuan, sesuai peraturan dan petunjuk teknis (Juknis) yang ada.

“PMK 206/2020 ini sangat mengekang, kami sangat kesulitan dalam merealisasikan bantuan DBHCHT ini,” ujarnya, Senin (24/3/2021).

Dengan demikian, pagu DBHCHT yang tersedia terancam tidak akan terserap secara maksimal. Pihaknya mengaku, sudah mengajukan perubahan ketentuan untuk menyesuaikan dengan kesiapan daerah dalam merealisasikan anggaran tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan Disperta KP setempat, terkait data buruh tani tembakau ini, tapi tidak ada datanya. Jadi penyaluran bantuan untuk buruh tani tembakau ini tidak bisa direalisasikan,” tegasnya.

Semenatara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Sampang, Misnaji (48) berharap pemkab lebih memperhatikan nasib para petani tembakau, terlebih jika sudah memasuki masa panen untuk mendorong pabrikan agar membeli tembakau petani dengan harga yang layak. Sebab, beberapa tahun terakhir harga tembakau sangat murah.

Disinggung mengenai adanya bantuan bagi para buruh tani tembakau yang bersumber dari DBHCHT, dirinya mengaku tidak begitu berharap. Kata dia, percuma dibantu uang jika harga tembakau dibeli dengan murah. “Lebih baik harga tembakaunya saja didorong agar mahal. Kami meminta pemerintah bisa menekan Pabrik agar membeli tembakau dengan harga yang mahal,” responnya. (sub/ito)

Ketentuan Permenkeu Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT

  • 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat
  • 25 persen untuk penegakan hukum
  • 25 persen untuk kesehatan

Beberapa Faktor Penyebab Sulitnya Realisasi DBHCHT Kabupaten Sampang

  • Tidak ada data tentang buruh tani
  • Tidak ada data tentang karyawan rokok
  • Belum membentuk kawasan industri hasil tembakau (KIHT)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *