Manuver Elit, Perbup Pilkades Belum Rampung

  • Whatsapp
Aulia Rahman, Anggota Komisi I DPRD Sampang. (Foto: Fathor Rahman)

KM SAMPANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Sampang belum jelas. Wakil rakyat mengungkapkan sampai saat ini revisi regulasi pilkada yang semestinya rampung tahun ini namun malah terkesan ngambang.

Seharusnya tahun ini digelar pilkades di 111 desa yang tersebar di semua kecamatan di Sampang. Sayangnya, sampai saat ini Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, belum rampung. Sehingga belum ada kepastian pelaksanaan pilkades.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman. Sebagai salah satu tim pembahasan regulasi pilkades pihaknya mengungkapkan jika aturan itu belum rampung. Sehingga belum ada penentuan jadwal pelaksanaan pilkades.

“Saya masuk di dalam tim. Sampai sekarang belum rampung soal regulasi itu,” ungkapnya.

Dia mengutarakan jika pembahasan Perbup terkesan sengaja diperlambat. Bahkan keterlambatan pengesahan regulasi menjadi salah satu target sejumlah pihak. Sehingga pihaknya berharap pemerintah mengevaluasi ulang adanya wacana ditundanya pilkades.

Aulia Rahman mengungkapkan, jika pihaknya sudah melakukan upaya konsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta. Saat itu ditemui Deputi Dirjen Kemendes langsung. Direkomendasikan jika pilkades akan ditunda harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Sehingga rencana penundaan pilkades di Sampang perlu dievaluasi ulang.

“Saya yakin rencana penundaan ini berkaitan dengan politik elit pada pilkada mendatang. Namun yang pasti rekomendasi Kemendes PDTT, penundaan harus mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat,” katanya.

Ditegaskannya, tidak masuk akal jika penundaan pilkades masih dilakukan. Sebab, pilkades di Bangkalan sudah selesai digelar dengan aman dan kondusif. Bahkan soal anggaran tidak jauh beda dengan kabupaten lain. Terlebih pihak keamanan dipastikan tetap siap.

“Di Bangkalan sudah selesai digelar. Di Pamekasan dan Sumenep sudah mulai tahapan karena sudah ditentukan jadwalnya. Di Sampang, soal anggaran sudah cukup,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini meminta pemkab lebih jeli soal dampak jika pilkades ditunda. Sebab banyak pihak dirugikan. Sehingga mengancam kondusifitas di tingkat desa.

Untuk diketahui, hingga saat ini sudah sebanyak 111 kepala desa yang habis jabatannya. Sehingga tahun ini direncanakan pilkades serentak. Namun sampai saat ini belum ada kepastian jadwal pelaksanaan. Bahkan diwacanakan pilkades akan digelar tahun 2025 mendatang.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa, Irham Nurdayanto belum bisa dimintai keterangan soal kepastian pelaksanaan pilkades serentak. Saat ingin diminta keterangan langsung beralasan masih ada kegiatan kedinasan.

“Maaf mas saya masih rapat, ” katanya singkat. (man/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *